AKSI SPBE #4 - BIMBINGAN TEKNIS  PERATURAN MENTERI PANRB NOMOR 5 TAHUN 2020  TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO  SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  SECARA ONLINE MELALUI WEB CONFERENCE (ZOOM)

AKSI SPBE #4 - BIMBINGAN TEKNIS PERATURAN MENTERI PANRB NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK SECARA ONLINE MELALUI WEB CONFERENCE (ZOOM)

Momentum pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah dimulai sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dimana menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah diinstruksikan untuk melaksanakan pengembangan SPBE sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas sumber daya yang dimilikinya. Berbagai penerapan SPBE telah laksanakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan telah memberi kontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, hasil evaluasi SPBE menunjukkan tingkat kematangan yang masih relatif rendah dan terdapat kesenjangan yang tinggi antara tingkat kematangan SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam penerapan SPBE secara nasional. Di sisi lain, perkembangan tren TIK 4.0 merupakan faktor kunci eksternal yang mampu mendorong terwujudnya penerapan SPBE yang terpadu dan peningkatan kualitas layanan SPBE yang memudahkan pengguna dalam mengakses layanan pemerintah.

Adanya permasalahan penerapan SPBE dan tren revolusi TIK 4.0 melahirkan sejumlah risiko yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan SPBE. Permasalahan penerapan SPBE dapat berkontribusi pada risiko negatif yang dapat menghambat pencapaian tujuan SPBE. Sementara tren revolusi TIK 4.0 dapat berkontribusi pada risiko positif yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan pencapaian tujuan SPBE. Oleh karena itu, berbagai risiko yang timbul dalam penerapan SPBE harus dikelola dengan baik oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara SPBE. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan manajemen risiko SPBE yang dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjamin keberlangsungan penerapan SPBE.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Peraturan Menteri tersebut kepada instansi pusat dan pemerintah daerah terpilih. Kegiatan Bimbingan Teknis ini dilakukan secara daring dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan, sehingga dalam era tatanan normal baru ini Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap terus dapat bekerja secara produktif dan aman dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

TUJUAN
  • Mengenalkan pedoman manajemen risiko SPBE sebagai panduan dalam melaksanakan manajemen risiko di instansi pusat dan pemerintah daerah.
  • Meningkatkan penyajian informasi Risiko SPBE yang memadai, optimalisasi pemanfaatan sumber daya SPBE, kepatuhan, dan budaya sadar risiko SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE.
TEMA KEGIATAN

Tema kegiatan yang diangkat adalah Penerapan Manajemen Risiko SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah daerah, dengan lingkup pembahasan yang mencakup:

  • Sekilas ISO 27001/SMKI sebagai dasar rujukan Manajemen Risiko SPBE
  • Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE;
  • Penetapan Konteks dan Penilaian Risiko SPBE; dan
  • Penanganan Risiko, Tata Kelola, dan Budaya Risiko SPBE.
WAKTU PELAKSANAAN
  • Training of Trainer : 29 dan 30 Juni 2020
  • Gelombang 1 : 7,8,9 Juli 2020 (4 kelas)
  • Gelombang 2 : 21, 22, 23 Juli 2020 (3 kelas)
  • Lihat Daftar Peserta