Penerapan SPBE di Indonesia masih Belum Merata

Penerapan SPBE di Indonesia masih Belum Merata

26 Mar 2019 16:52 WIB

BANDUNG- Pelaksaanaan e-government atau yang sekarang disebut dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di sejumlah provinsi di Indonesia masih belum merata. 

Hal ini disampaikan oleh pemateri Hamzah Pansuri selaku kepala sub-bidang Analisis Kebijakan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat rapat koordinasi SPBE di Hotel Aston, Bandung, Kamis (7/2/2019).

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE pusat dan daerah pada tahun 2018 terungkap bahwa pelaksanaan SPBE di seluruh provinsi yang ada di Indonesia sebanyak 59% masih belum memenuhi kriteria yang baik. Pada tingkat kota terdapat 75% kota yang masih kurang baik. Sedangkan pada tingkat kabupaten hanya 8% yang terindeks baik.

Pada kesempatan ini pula dibeberkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan peringkat e-government menjadi 107 dari sebelumnya berada di tingkat 116.

“Pelaksanaan evaluasi SPBE ini bertujuan untuk memetakan bagaimana existing condition dari pelaksanaan SPBE yang sudah berjalan dari tahun 2003 kemaren sampai dengan tahun 2018.” Ujar Hamzah Pansuri pada saat memberikan materi.

Hasil evaluasi SPBE 2018 ini akan digunakan sebagai indikator untuk pembinaan lebih lanjut terkait permasalahan SPBE sepanjang tahun 2019. Pembinaan-pembinaan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan yang signifikan bagi perkembangan SPBE di Indonesia. Hasil pembinaan yang telah dilakukan di tahun 2019 akan dievaluasi kembali pada tahun 2020