Momentum pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah dimulai sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dimana menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah diinstruksikan untuk melaksanakan pengembangan SPBE sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas sumber daya yang dimilikinya. Berbagai penerapan SPBE telah laksanakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan telah memberi kontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi SPBE indeks SPBE mencapai nilai 2,18 dari skala 5 dimana hal ini menunjukkan tingkat kematangan SPBE yang masih relatif rendah. Selain itu, terdapat kesenjangan yang tinggi antara tingkat... Baca Selengkapnya

Dalam rangka menjamin pencapaian tujuan dan keberlangsungan dari SPBE, penetapan dan sosialisasi Pedoman Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan sebagai upaya strategis dalam membangun pondasi penerapan Manajemen SPBE yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE pada instansi pemerintah. Langkah selanjutnya yang mutlak dibutuhkan adalah penerapan dari Manajemen Risiko SPBE itu sendiri melalui serangkaian proses sistematis untuk mengelola risiko SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Proses Manajemen Risiko SPBE tersebut hendaknya menjadi bagian dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat strategis, operasional, dan penerapan SPBE. Oleh sebab itu, penerapan Manajemen Risiko... Baca Selengkapnya

Pada AKSI SPBE kali ini, kita akan sama-sama mempelajari dan berdiskusi terkait penanganan risiko SPBE, penerapan tata kelola manajemen risiko SPBE, dan best-practice penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan. Penerapan Manajemen Risiko SPBE bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya SPBE, meningkatkan kepatuhan kepada peraturan dalam penerapan SPBE, dan menciptakan budaya sadar Risiko SPBE bagi pegawai ASN. Agar Manajemen Risiko SPBE dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan tata kelola Manajemen Risiko SPBE yang bersifat dinamis dalam merespon perubahan lingkungan internal dan eksternal instansi pemerintah. Tata kelola Manajemen Risiko SPBE merupakan mekanisme untuk... Baca Selengkapnya

Momentum pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah dimulai sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dimana menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah diinstruksikan untuk melaksanakan pengembangan SPBE sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas sumber daya yang dimilikinya. Berbagai penerapan SPBE telah laksanakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan telah memberi kontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, hasil evaluasi SPBE menunjukkan tingkat kematangan yang masih relatif rendah dan terdapat kesenjangan yang tinggi antara tingkat kematangan SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam penerapan... Baca Selengkapnya