AKSI SPBE #1 - SOSIALISASI PERMENPANRB NO. 5 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN RISIKO SPBE

AKSI SPBE #1 - SOSIALISASI PERMENPANRB NO. 5 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN RISIKO SPBE

Momentum pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah dimulai sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dimana menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah diinstruksikan untuk melaksanakan pengembangan SPBE sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas sumber daya yang dimilikinya. Berbagai penerapan SPBE telah laksanakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan telah memberi kontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi SPBE indeks SPBE mencapai nilai 2,18 dari skala 5 dimana hal ini menunjukkan tingkat kematangan SPBE yang masih relatif rendah. Selain itu, terdapat kesenjangan yang tinggi antara tingkat kematangan SPBE Instansi Pusat dengan indeks SPBE 2,6 (Baik) dan Pemerintah Daerah dengan indeks SPBE 1,87 (Kurang). Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam penerapan SPBE secara nasional. Beberapa permasalahan penerapan SPBE yang sangat mendasar antara lain belum terlaksananya tata kelola SPBE secara optimal di tingkat nasional, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah, belum optimalnya penerapan layanan SPBE yang terpadu, dan belum terpenuhinya SDM SPBE yang memiliki kompetensi SPBE untuk mendukung penerapan SPBE. Permasalahan tersebut dapat berdampak pada inefisiensi anggaran, terganggunya pengoperasian layanan SPBE, dan menurunkan kualitas layanan SPBE.

Di sisi lain, perkembangan tren TIK 4.0 merupakan faktor kunci eksternal yang mampu mendorong terwujudnya penerapan SPBE yang terpadu dan peningkatan kualitas layanan SPBE yang memudahkan pengguna dalam mengakses layanan pemerintah. Tren TIK 4.0 seperti mobile internet, cloud computing, artificial intelligence, internet of things, dan big data analytic memberi peluang bagi pemerintah untuk mengakselerasi penerapan SPBE yang terpadu, meningkatkan kualitas kebijakan public, dan meningkatkan kualitas pelayanan public yang responsif dan adaptif. Adanya permasalahan penerapan SPBE dan tren revolusi TIK 4.0 melahirkan sejumlah risiko yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan SPBE. Permasalahan penerapan SPBE dapat berkontribusi pada risiko negatif yang dapat menghambat pencapaian tujuan SPBE. Sementara tren revolusi TIK 4.0 dapat berkontribusi pada risiko positif yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan pencapaian tujuan SPBE. Oleh karena itu, berbagai risiko yang timbul dalam penerapan SPBE harus dikelola dengan baik oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara SPBE. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan manajemen risiko SPBE yang dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjamin keberlangsungan penerapan SPBE. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PANRB perlu segera melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri PANRB tersebut agar dapat segera diterapkan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

TUJUAN

1. Mengenalkan pedoman manajemen risiko SPBE sebagai panduan dalam melaksanakan manajemen risiko di instansi pusat dan pemerintah daerah.
2. Meningkatkan penyajian informasi Risiko SPBE yang memadai, optimalisasi pemanfaatan sumber daya SPBE, kepatuhan, dan budaya sadar risiko SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE.

UNIT KERJA YANG BERPARTISIPASI

1. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PANRB.

2. Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik, Kementerian PANRB

3. Biro Manajemen Kinerja Organisasi dan Kerjasama, Kementerian PANRB

4. Telkom University

TEMA KEGIATAN

Tema kegiatan yang diangkat merupakan Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah daerah, dengan lingkup pembahasan yang mencakup Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE;

WAKTU PELAKSANAAN
  • Hari :Rabu, 6 Mei 2020
  • Waktu : 09.00 WIB
  • Tempat : Video Conference, Live Streaming
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Penanggung jawab kegiatan ini adalah pimpinan unit kerja eselon 2 pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

DOKUMEN KEGIATAN

Dokumen Kegiatan AKSI SPBE #1 dapat diunduh pada halaman Dokumen SPBE dengan mencari keyword ‘AKSI SPBE #1’ ataupun dapat diunduh juga di website menpan.go.id pada tautan berikut ini.

VIDEO TAYANGAN